A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: libraries/Guest_onlines.php

Line Number: 126

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: libraries/Guest_onlines.php

Line Number: 138

Bagian Pemerintahan Umum
Minggu, 24 Agustus 2014 21:08:21 Oleh: admins

(1) Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang pemerintahan umum dan pelayanan pertanahan serta menyusun  rencana dan program kerja pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong.

 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan  Umum mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayananan administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
  2. Pelaksanaan Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayananan administrasi pengembangan pelaksanaan otonomi khusus  Pemerintahan;
  3. Pelaksanaan Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayananan administrasi pelaksanaan pembinaan kecamatan, Mukim dan Gampong;
  4. Pelaksanaan Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi wilayah perbatasan;
  5. Penyiapan bahan pembinaan koordinasi perangkat daerah serta mempelajari bahan dan menganalisa data, memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat Daerah, Kecamatan, Mukim dan Gampong;
  6. Penyelenggaraan tata usaha bagian pemerintahan umum;
  7. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Penggunaan tanah wilayah dan urusan perizinan;
  8. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pertanahan;
  9. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan dan petunjuk teknis perencanaan  penggunaan dan pemanfaatan, penetapan, pengadaan dan pemanfaatan tanah serta penyelesaian ganti rugi tanah; dan
  10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

(1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus mempunyai tugas:

  1. menghimpun dan mempelajari peraturan dan Perundang-undanganan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan umum dan otonomi khusus;
  2. mengumpulkan dan mengolah data serta menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan;
  3. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi khusus;
  4. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan umum dan otonomi khusus serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  5. menyiapkan bahan-bahan penyusunan dan petunjuk teknis penggunaan dan pemanfaatan prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  6. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban bupati.
  7. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan tapal batas, dan kerjasama antar kota;
  8. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan kerjasama antar kota dan daerah baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

(2) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong mempunyai tugas:

  1. menghimpun dan mempelajari peraturan dan Perundang-undanganan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan perangkat gampong dan pelaksanaan pemerintahan gampong;
  2. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pembinaan pemerintahan gampong, kecamatan dan mukim;
  3. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan gampong, kecamatan dan mukim serta urusan administrasi keuangan, peralatan dan kekayaan lainnya;
  4. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pembinaan dan pelaksanaan pemerintahan gampong, kecamatan dan mukim serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  5. melakukan pemantauan dalam rangka pemilihan keuchik;
  6. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi penyelenggaraan tugas pemerintahan gampong, kecamatan dan mukim;
  7. menyiapkan bahan-bahan penyusunan dan petunjuk teknis penggunaan dan pemanfaatan prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  8. penyusunan tata cara penggunaan dan perubahan status harta kekayaan gampong;
  9. melakukan usaha-usaha dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis  tentang pembinaan pembentukan penggabungan, pemekaran dan penghapusan gampong;
  10. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan tapal batas wilayah gampong serta perubahan nama-nama gampong;
  11. menyiapkan dan mengolah bahan bersama dengan instansi terkait serta melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian penyelenggaraan tugas pemerintahan gampong, kecamatan dan mukim; dan
  12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

 

(3) Sub Bagian Pelayanan Pertanahan, mempunyai tugas:

  1. menghimpun, mempelajari peraturan dan Perundang-undanganan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah wilayah dan perizinan;
  2. mengumpulkan dan mengolah data serta menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan peta pola penatagunaan tanah atau peta persediaan tanah, rencana tata ruang wilayah;
  3. mengelola penerbitan izin membuka tanah, mengawasi dan mengendalikan penggunaaan izin membuka tanah dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  4. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penetapan, pengadaan dan pemanfaatan tanah;
  5. mengusulkan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah pada instansi terkait;
  6. menangani masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat;
  7. mengusulkan penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai objek landreform, penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee serta pengelolaan surat keputusan subjek dan objek redistribusi tanah;
  8. mengelola pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa penetapan lokasi, penilaian tanah dan harga, pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah dihadapan instansi terkait;
  9. mengumpulkan dan mengolah data serta menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa dan ganti rugi;
  10. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelesaian sengketa dan ganti rugi;
  11. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa dan ganti rugi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  12. penyusunan tata cara penyelesaian sengketa dan ganti rugi;
  13. menangani pengaduan sengketa tanah garapan dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian bersama instansi terkait;
  14. menangani penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
  15. mengelola penerbitan surat keputusan ganti kerugian redistribusi tanah; dan
  16. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

News Sticker