A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: libraries/Guest_onlines.php

Line Number: 126

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: libraries/Guest_onlines.php

Line Number: 138

Bagian Hukum
Minggu, 24 Agustus 2014 21:19:10 Oleh: admins

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang hukum dan organisasi serta menyusun rencana dan program kerja pembinaan penyelenggaraan bidang Hukum.

 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), Bagian Hukum mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Bagian Hukum berdasarkan program yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
  2. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis perumusan Qanun dan Produk Hukum Daerah lainnya,
  3. Penyiapan telaahan hukum dan evaluasi pelaksanaan peraturan Perundang-undanganan serta menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengesahan, penangguhan atau pembatalan Qanun dan Produk Hukum Daerah lainnya;
  4. Penyiapan pertimbangan bantuan hukum kepada semua unsur Perangkat Daerah;
  5. Pengelolaan bahan penyusunan publikasi hukum dan dokumentasi produk-produk hukum;
  6. Mengkoordinasikan penyiapan rencana operasional, penyusunan program dan petunjuk teknis tindak lanjut pengawasan;
  7. Penyelenggaraan tata usaha bagian Hukum;
  8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten melalui Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

(1) Sub Bagian Perundang-undanganan mempunyai tugas:

  1. menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undanganan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan peraturan Perundang-undanganan dan dokumentasi hukum;
  2. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang peraturan Perundang-undanganan dan dokumentasi hukum;
  3. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan Perundang-undanganan dan dokumentasi hukum;
  4. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang peraturan Perundang-undanganan dan dokumentasi hukum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  5. menyiapkan rancangan produk hukum daerah, yang terdiri dari qanun dan produk hukum lainnya;
  6. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka penyusunan produk hukum daerah;
  7. mempelajari pedoman dan petunjuk di bidang penelitian, pengolahan data hukum dan peraturan Perundang-undanganan yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah;
  8. menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan hukum dan Perundang-undanganan yang menyangkut tugas pemerintah daerah;
  9. melakukan penelitian dan pengkajian serta penelaahan terhadap produk-produk hukum yang diterima maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
  10. melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengambilan bahan-bahan dokumentasi hukum;
  11. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistim jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  12. menertibkan produk-produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
  13. merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut dengan produk hukum daerah; dan
  14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

(2) Sub Bagian Bantuan Hukum  dan PPNS, mempunyai tugas:

  1. menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undanganan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan bantuan hukum dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  2. mengumpulkan dan mengolah data dan menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan PPNS;
  3. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan bantuan hukum dan PPNS;
  4. melakukan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pidana/perdata;
  6. mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau sengketa dengan mempelajari suatu gugatan yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan pegawai dalam lingkungan pemerintah daerah yang tersangkut perkara kedinasan;
  7. memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada pegawai dalam lingkungan pemerintah daerah yang tersangkut perkara kedinasan;
  8. mempersiapkan bahan rapat koordinasi pengawasan yang diperlukan;
  9. membuat laporan secara berkala kepada Bupati melalui Sekdakab sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan dapat dilakukan pada saat diperlukan;
  10. menyiapkan konsep surat kuasa untuk mewakili pemerintah daerah dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dalam penyelesaian perkara;
  11. mengikuti perkembangan hukum yang menyangkut tugas pemerintah daerah; dan
  12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

(3) Sub Bagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas:

  1. menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undanganan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum;
  2. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum;
  3. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum;
  4. menyiapkan bahan penyususunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum;
  5. melakukan penyuluhan hukum kepada PNS serta elemen masyarakat agar sadar hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  6. melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengambilan bahan-bahan Dokumentasi Hukum;
  7. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem jaringan Dokumentasi dan informasi hukum;
  8. melakakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka             penyuluhan hukum;
  9. merumuskan kebijakan yang menyangkut dengan Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum; dan
  10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

 


News Sticker
Wakil Bupati Aceh Barat Drs.H.Rachmat Fitri HD, MPA menjadi inspektur upacara pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-108 Tahun 2016 Bupati Aceh Barat H.T.Alaidinsyah membuka Turnamen Tarung Drajat Aceh Barat Raih Peringkat II pada Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 Bupati Aceh Barat H.T. Alaidinsyah menerima gelar Doktor Kehormatan Aceh Barat Kembali Raih Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Juara I Terbaik Se-Indonesia TINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN, ACEH BARAT MoU DENGAN UNSYIAH DAN RSUZA Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali raih Anugerah Prof. A. Madjid Ibrahim Untuk ke 3 kalinya Bupati Aceh Barat H.T.Alaidinsyah membuka MTQ Ke-XXXII Tingkat Kabupaten Aceh Barat di Kecamatan Sungai Mas Bupati Aceh Barat H.T.Alaidinsyah membuka Acara Pelantikan Koordinator KONI Kecamatan dan Rapat Kerja KONI Tahunan Bupati Aceh Barat H.T.Alaidinsyah membuka Musrenbang Kecamatan Johan Pahlawan Bupati Aceh Barat H.T.Alaidinsyah membuka Musrenbang 2015 Kecamatan Meureubo DANA TJSLP/ CSR PERUSAHAAN TAHUN 2015 DI KABUPANTEN ACEH BARAT Aceh Barat Raih Cukup Baik atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 Bupati Aceh Barat H.T.Alaidinsyah memimpin HUT KORPRI Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRK Aceh Barat Masa Jabatan 2014 - 2019 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Memperingati Hari Anak Nasional Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Sosialisasi Pendidikan dan Tryout Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Pembukaan Ramadhan Fair Kunjungan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Tim Visistasi DIKTI Melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Aceh Barat Peletakan Batu Pertama Program PMPN Selaras